Ada "Rinso" dan Tindakan Tercela Lainnya di Korupsi FSRU Lampung

By Tegar News (TEN|STV) 22 Mei 2018, 14:45:38 WIB

Ada "Rinso" dan Tindakan Tercela Lainnya di Korupsi FSRU Lampung

Keterangan Gambar : Marthen Y. Siwabessy (Istimewa)


JAKARTA, TEGARNEWS.com - Penyelesaian polemik pengadaan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dipertanyakan.

Kepala Bidang Lembaga Peradilan Jaringan Aktivis Pro Demoktasi (ProDEM), Marthen Y. Siwabessy menceritakan tentang skandal FSRU Lampung berawal dari adanya rencana untuk membangun FSRU di kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara, pada tahun 2011 yang lalu.

Dalam perjanjian awal antara PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan konsorsium Hoegh dari Norwegia dan PT. Rekayasa Industri (Rekin). Disepakati bahwa Provider akan menyediakan Kapal FSRF untuk jangka waktu 20 tahun termasuk membangun mooring system, pipeline serta stasiun penerima gas.

Namun seiring waktu berjalan, tambah Marthen, tanpa melalui studi kelayakan yang akuntabel serta tidak adanya penerapan menejemen resiko dalam pembangunannya, tiba-tiba pembangunan FSRU berpindah lokasi dari Belawan Sumatera Utara ke Labuan Maringgai, Lampung pada tahun 2012.

Pembangunan FSRU Lampung selesai dibangun. Kemudian pada bulan November 2014 PGN mulai menjual 49,68 MMSFCD gas hasil regasifikasi dari FSRU Lampung ke PLN yang dialirkan ke PLTGU Muara Tawar Bekasi.

"Pada Januari 2015 kontrak jual-beli gas dengan harga US$18/MMBTU tersebut tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan FSRU Lampung tidak lagi beroperasi selama 7 (tujuh) bulan padahal biaya sewa dan operasional tetap dikenakan," terang Marthen melalui kepada media, Selasa (22/5) di Jakarta.

Marthen juga menjelaskan bahwa akibat dari tidak ditindaklanjutinya kontrak dengan PLN tersebut, FSRU Lampung yang dibangun dengan anggaran cukup fantastis menjadi tidak berguna sama sekali. Dengan biaya sewa yang terus berjalan, dan pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran menjadi indikator kuat kegagalan FSRU Lampung itu sendiri. Masalah ini kemudian berbuah pahit kepada jajaran direksi pada FSRU Lampung.

Hingga kini pihak yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung antara lain Hendi Prio Santoso selaku direktur utama PGN. Namun pada September 2017, Hendi Prio dapat melenggang keluar dari jeratan hukum. Bahkan, Menteri BUMN Rini Suwandi memberikan 'kepercayaan penuh' kepada Hendi Prio untuk menduduki jabatan Dirut PT. Semen Indonesia.

"Lalu di mana tanggung jawab Menteri BUMN Rini Suwandi atas kerugian negara senilai Rp. 3,25 Triliun terkait kegagalan FSRU Lampung?" tanya Marthen.

“Sekiranya Presiden Joko Widodo harus segera menindak tegas Menteri Negara BUMN Rini Suwandi atas berbagai kegagalan yang berujung pada dugaan Tindak Pidana Korupsi, serta segera memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menyerahkan Perkara Dugaan Korupsi ini dari tangan Kejaksaan Agung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penanganan perkara ini lebih cepat tuntas”, pungkas Marthen saat menutup pembicaraan. (Ari)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Pilihan Presiden RI 2019
  Joko Widodo
  Prabowo Subianto
  Gatot Nurmantyo

Komentar Terakhir

  • Jual Showcase Cooler

    wah mantap nih goofood, makin rajin bakar duit dan berguna buat yang cuma modal ...

    View Article
  • JANEhaf

    How much will it cost to publish a banner of my website in your site for a one ...

    View Article
  • SvetlanaMos

    Займ срочно на карту онлайн без проверки ки - ...

    View Article
  • SvetlanaMos

    Займ онлайн асбест - http://onezaym.ru <a ...

    View Article