NJ Sianipar SH, Ajak Pemangku kepentingan Tinjau Ulang Danau Toba

By Tegar News (TEN|STV) 24 Jan 2018, 11:35:19 WIBHukum

NJ Sianipar SH, Ajak Pemangku kepentingan Tinjau Ulang Danau Toba

Keterangan Gambar : Danau Toba sebagai aset alam yang dengan kata lain kompleks daerah wisata berkelas dunia. (sumber foto tripwolf.com)


TOBA, TEGARNEWS.com - NJ Sianipar SH, Ajak Pemangku kepentingan Tinjau ulang Danau Toba. Danau Toba sebagai aset alam yang dengan kata lain kompleks daerah wisata berkelas dunia perlu dijaga faktor pendukung kelestariannya. Hal ini menyangkut suatu konsesi tata kelola oleh pemerintah Sumatera Utara dengan acuan aturan, kebijakan serta perangkat regulasi kepada pihak yang diizinkan. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara (Pergub SU) Nomor 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa mutu air Danau Toba adalah standar air minum.

Jika ingin implementasi berpihak pada jangka waktu tetap baik berkelanjutan maka kehatihatian atau upaya serius lingkungan hidup harus jelas antara kepentingan bahwa sumberdaya di danau toba sebagai aset murni alam tidak boleh sembarang atau lalai bahkan walau berorientasi ekonomi sekalipun tetap harus terevaluasi. Untuk siapa jika rusak tercemar? Air kotor ? Ekosistem rusak? Jadi para pemangku kepentingan harus punya analisa konstruktif ke depan terkait aspek hukum lingkungan, kebijakan pemerintah daerah, korporasi swasta dan masyarakat. "Kalau perlu biar Pak De @Jokowi main main lagi wisata ke danau toba ?! Biar pada serius canda sekaligus sampain oleh NJ Sianipar, SH ketua PPHPLHI via handphone tanggapi mengenai kasus gugatan YPDT ( Yayasan Pencinta Danau Toba ) di PTUN terhadap BKPM dan PT Aqua farm Nusantara yang merupakan perusahaan swiss," jelasnya.

Menurutnya bisa ditinjau berbagai sisi dalam perkara ini di ranah hukum TUN saya menyarankan masing masing pihak silahkan buktikan menurut persepsi hukum ansich nya. Namun nilai konflik sengketa seperti ini bisa berdampak luas otentik maksudnya dalam orientasi Sustainable Development . "Regulator pemerintah daerah selalu akan bisa digugat dari banyak sisi politik hukum lagi. Kami siap meninjau faktor hukum lainnya terkait kasus seperti ini hingga disadari betul bahwa Danau Toba itu aset penting daerah di Indonesia untuk dilestarikan keindahanya," tegas pimpinan pusat Perkumpulan Penasehat Hukum Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indonesia ( PPHPLHI).

Para penasehat hukum yang mewakili para pihak yaitu Robert Paruhun Siahaan, SH untuk YPDT, Hotman Paris Hutapea di pihak PT Aquafarm dan instansi BKPM catatan jadwal persidangan PTUN Jakarta 17 januari 2018. Sidangnya dipimpin Majelis Hakim, antara lain Wenceslaus, SH, MH (Hakim Ketua), Oenoen Pratiwi, SH, MH (Hakim Anggota I), dan M. Arief Pratomo, SH, MH (Hakim Anggota II). Pardomuan Silalahi SH selaku Panitera Pengganti (PP). Lalu akan memasuki tahap tunggu ungkapan saksi saksi oleh BKPM dan lainya di jadwal acara persidangan berikutnya 24 1 2017 Pukul 10 WIB - Selesai.

Oleh: Stv|Editor: Mila



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)



Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Pilihan Presiden RI 2019
  Joko Widodo
  Prabowo Subianto
  Gatot Nurmantyo

Komentar Terakhir

  • Jasa SEO Bergaransi

    Desain situsnya sangat menarik gan.... mantap sekali. https://perusahaanseo.weebly.com/ ...

    View Article
  • Jasa SEO Indonesia Terbaik Bergaransi Uang Kembali

    Tampilan web Anda sangat bagus dan menarik. Great Job! ...

    View Article
  • Thousand Islands Jakarta

    Gak hanya pulau pari, semua wisata pulau yang ada di kepulauan seribu ( Thousand ...

    View Article
  • Supplier Handuk

    Tuuh,, makanya sering dicuci handuk nya,, karena ternyata handuk ini merupakan sarang ...

    View Article